Peran Pemerintah dalam Pengawasan di Selat Indonesia

Peran pemerintah dalam pengawasan di Selat Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kelestarian perairan ini. Sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, Selat Indonesia memiliki potensi konflik antara kapal-kapal besar, kapal ikan, dan kapal penumpang yang melintas setiap harinya.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi aktivitas di Selat Indonesia. “Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kapal yang melintas di Selat Indonesia mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan nasional,” ujarnya.

Dalam upaya pengawasan di Selat Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai langkah, seperti peningkatan patroli kapal pengawas, pemasangan alat pelacak (AIS) pada kapal-kapal, serta kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam hal penegakan hukum maritim.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, peran pemerintah dalam pengawasan di Selat Indonesia tidak hanya sebatas mengamankan jalur pelayaran, namun juga melindungi sumber daya alam yang ada di perairan tersebut. “Selat Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati laut yang perlu dijaga kelestariannya,” katanya.

Namun, tantangan dalam pengawasan di Selat Indonesia juga tidak bisa dianggap enteng. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, masih terdapat kekurangan dalam koordinasi antar lembaga terkait dalam hal pengawasan di Selat Indonesia. “Pemerintah perlu meningkatkan sinergi antar lembaga untuk memastikan efektivitas pengawasan di perairan ini,” ucapnya.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam pengawasan di Selat Indonesia menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan kelestarian perairan tersebut. Diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak untuk menjaga Selat Indonesia sebagai jalur pelayaran yang aman dan berkelanjutan.